Komite PBB mendesak diakhirinya impunitas untuk penghilangan paksa di Irak |

Dalam mengeluarkan temuannya, Komite Penghilangan Paksa – sekelompok 10 ahli independen yang memantau kepatuhan Negara terhadap Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa – juga mencatat bahwa reviktimisasi berlaku dalam kasus-kasus ini.

Komite meminta Irak untuk memasukkan pelanggaran penghilangan paksa ke dalam undang-undang pidana domestiknya dan untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang ditahan dalam penahanan rahasia.

Penundaan Legislasi

Yang pasti, Komite juga menyambut baik bahwa Irak membentuk dua komite pencari fakta, pada tahun 2016 dan 2018, untuk menangani penghilangan paksa yang dilakukan di negara tersebut. Ia juga memuji rancangan RUU tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa, yang saat ini berada di hadapan Dewan Menteri.

Tetapi para ahli juga menyatakan keprihatinan atas penundaan dalam mengadopsi undang-undang ini, yang telah mendorong kurangnya kriminalisasi terhadap pelanggaran tersebut. Ia merekomendasikan agar Irak merevisi RUU tersebut, sesuai dengan Konvensi Internasional, dan berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.

Kekurangan data

Para ahli komite juga khawatir dengan kurangnya data yang dapat diandalkan tentang kasus-kasus penghilangan paksa dan banyaknya mayat tak dikenal serta kuburan massal. Ia merekomendasikan Irak untuk membuat database nasional terkonsolidasi dari semua kasus penghilangan yang terjadi di negara itu sejak 1968.

Sementara itu, Komite mengatakan telah menerima tuduhan terkait sekitar 420 situs penahanan rahasia. Ia mendesak Negara Pihak untuk menyelidiki tuduhan secara menyeluruh, dan untuk menutup fasilitas semacam itu atau mengubahnya menjadi pusat penahanan terdaftar dan diawasi biasa, serta untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada yang ditahan secara diam-diam di masa depan.

Ahli di papan

Committee on Enforced Disappearances memantau kepatuhan Negara-negara Pihak terhadap Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Komite terdiri dari 10 anggota yang merupakan ahli hak asasi manusia independen yang diambil dari seluruh dunia, yang bertugas dalam kapasitas pribadi mereka dan bukan sebagai perwakilan dari Negara Pihak. Pengamatan kesimpulan Komite adalah penilaian independen atas kepatuhan Negara dengan kewajiban hak asasi manusia mereka berdasarkan perjanjian.

http://54.248.59.145/ Situs Togel Online Terbaik di Indonesia.